Polsek Kawasan Pelabuan Laut Lakukan Pemeriksaan Dokumen Kendaraan

Sumbawa Barat NTB - Petugas gabungan TNI-POLRI melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) melaksanakan pemeriksaan terhadap pengguna jasa yang akan melakukan penyebrangan ke pulau lombok bertempat di Posko PPKM dan GERAI vaksin pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat pada sabtu 27 agustus 2022.

" Pemeriksaan rutin dilakukan oleh kepolisian kawasan pelabuhan laut tano yang dipimpin oleh IPTU Nurlana yang di dampingi anggota koramil 1628-04/Poto tano, pemeriksaan kartu vaksin, muatan kendaraan dan surat surat kendaraan bermotor " kata Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S.IK M.IP melalui Kasi Humas IPDA Eddy Soebandi Adirejo, S.Sos 

Baca juga: Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Eddy mengatakan, kegiatan pemeriksaan  kartu vaksin sebagai mencegah penyebaran Covid 19 diwilayah Poto Tano, sedangkan pemeriksaan muatan dan dokumen kendaraan guna mengantisipasi  terjadinya tindak pidana curang dan muatan muatan yang berbahaya dan lain - lain. 

"Selain kegiatan pemeriksaan juga dilakukan oleh petugas gabungan TNI-POLRI yaitu sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, agar tetap prokes 19 juga melaksanakan vaksin agar herd immunity dan melengkapi dokumen kendaraan saat melakukan  perjalanan jauh dan juga jaga kondisi kesehatan " jelasnya

Baca juga: Dicatut Nama Organisasi untuk Perpanjangan Jabatan Presiden 3 Periode, Ketua Umum APDESI Lakukan Klarifikasi

Dalam hal ini polsek kawasan pelabuhan laut tano bersama KKP (kantor Kesehatan Pelabuhan) dan ASDP melaksanakan pemeriksaan kepatuhan protokol kesehatan terhadap pengguna jasa pelabuhan yang akan menyebrang termasuk melakukan swab antigen secara acak dan pemeriksaan kartu Vaksinasi.

 " Petugas gabungan emberikan himbauan tentang Prokes Covid 19 di sekitar Areal Zona Antrian Pelabuhan , dan sekaligus pembagian Masker yan di selenggarakan oleh Polsek Kp3 Tano bagi Pengguna Jasa Penyebrangan yang tidak mengunakan masker" tugasnya.(Adb)

Baca juga: Diagram Kerajaan Sambo, DPR Minta Polri Usut